Ponorogo (30/01/2014). Pengurus baru KAMMI Ponorogo hari ini besilaturahmi ke DIKNAS Ponorogo. Kami membahas dan berkenalan dengan Bapak kepala Diknas Kabupaten Ponorogo. Maksud kami berkunjung bukan untuk mengevauasi kinerja Diknas, kami hanya ingin menjalin silaturahim agar peran KAMMI sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini dapat memberikan kontribusi untuk Pendidikan di Ponorogo.
Dalam kesempatan ini Alhamdulillah Bapak Kepala DIKNAS ada di tempat. Beliau memberikan banyak masukan untuk KAMMI. Sebagai organisasi yang besar dan sudah menasional maka beliau menyarankan agar KAMMI juga berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan serta ide-ide cemerlang untuk mengatasi problematika permasalahan pendidikan di Ponorogo.
Salah satu yang dibahas dalam silaturahmi itu adalah terkait dengan pendidikan gratis. Bapak Kepala DIKNAS Ponorogo menyampaikan bahwa pendidikan gratis memang sudah digulirkan, namun jika sekolah mengadakan penarikan maka Diknas juga sudah membuat aturan dan SOP untuk mengaturnya. Salah satunya, penarikan diperbolehkan asalkan disetujui oleh komite Sekolah.
Terkait pemerataan pendidikan, beliau menyampaikan bahwa di Ponorogo pendidikan sudah merata khususnya untuk SD sampai SMA. Di semua kecamatan sudah ada SD, SMP dan SMA. Ini harapannya siswa dapat malanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Namun yang terjadi saat ini kebanyakan siswa yang berada di desa lebih suka melanjutkan ke kota. Ini juga menjadi problematika yang akhirnya sekolah yang di kecamatan harus bekerja ekstra untuk mencari siswa.
Factor yang berpengaruh terhadap konsisi lebih sukanya siswa ke kota ada banyak. Salah satunya adalah keinginan dari siswa itu sendiri. “masak SD di Desa, SMP di desa lagi?” atau “SMP di Desa, masak SMA di Desa lagi?” dan komentar lain dari siswa. Termasuk dari kader KAMMI yang mayoritas dulu bersekolah di kota. “Ya memang ini tidak bisa dihindari dan itu pilihan” kata Bapak Dinas Pendidikan Kab Ponorogo.
Terkait permasalahan penerimaan siswa baru, Bapak Kepala Diknas menyampaikan bahwa diknas telah membuat membuat aturan baku dalam penerimaan siswa baru. Jumlah siswa yang diterima ini disesuaikan salah satunya dengan jumlah ruangan. Jika ruangan berkapasitas 3 kelas, maka sebanyak 3 kelas itu pulalah kuota penerimaan siswa baru.
Saat ditanya terkait dengan pondok yang menyelenggarakan sekolah formal, beliau tidak memberikan banyak keterangan karena memang itu tidak menjadi wewenang beliau. “untuk masalah itu menjadi wewenang Depag. Saya kurang tahu bagaimana kebijakan depag.” Jawab Beliau.
Terkait dengan kenakalan remaja, beliau dulu pernah mencanangkan operasi sayang melalui salah satu bidang di DIKNAS. Beliau juga menyampaikan bahwa hari Rabu kemarin sudah tanda tangan kesepakatan untuk memasukkan materi wawasan lalu lintas melalui mata pelajaran PKN keada siswa SMA.
Dalam diskusi ini yang jelas banyak manfaat dan pengalaman baru saling tukar pikiran dan ide. “Semoga ini bisa membangun kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah. Aamiin.” Kata Derit Vikiyono, Ketua PD KAMMI Ponorogo Periode 2013-2015.
.jpg)
Posting Komentar